UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3). Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pembatasan terhadap hak tersebut dengan alasan ketertiban umum atau keamanan negara. Menurut UUD 1945, bagaimanakah seharusnya pembatasan hak tersebut dilakukan agar tidak melanggar prinsip demokrasi?

B. Pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang dan bertujuan untuk menjamin hak orang lain serta ketertiban umum, bukan untuk membungkam kritik.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Apabila suatu kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pemberian izin monopoli kepada satu perusahaan besar tanpa pengawasan yang ketat, mengapa kebijakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945?

Karena monopoli bertentangan dengan prinsip kekeluargaan dan dapat merugikan kepentingan rakyat banyak.

Pertanyaan 1