Seorang pejabat publik memiliki kewenangan untuk memberikan izin proyek kepada salah satu dari dua perusahaan yang mengajukan proposal. Salah satu perusahaan menawarkan 'uang pelicin' agar izinnya segera diproses, sementara perusahaan lain hanya mengandalkan kualitas proposal dan prosedur yang benar. Jika pejabat tersebut memilih untuk memberikan izin kepada perusahaan yang menawarkan 'uang pelicin', apa dampak paling fatal dari tindakannya terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan publik?