Dalam upaya mendorong inklusi keuangan dan efisiensi transaksi, Bank Indonesia (BI) terus mendorong penggunaan sistem pembayaran nontunai, seperti uang elektronik dan QRIS. Meskipun banyak manfaat, tren ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data dan privasi. Bagaimana BI dan penyedia jasa pembayaran dapat menyeimbangkan inovasi dengan mitigasi risiko keamanan dalam sistem pembayaran nontunai?